Sunday, 23 June 2013

Hizbut Tahrir, Lain Dulu Lain Sekarang



“Perlu dicatat bahwa Hizbut Tahrir (HT) menggunakan konsep tholabun nusroh (mencari perlindungan) untuk membantu mendorong kelompok  menuju kekhalifahan. Menurut konsep ini, HT memberikan bai'ah (janji setia) untuk memimpin tertentu-yang memegang kekuasaan atau kemungkinan besar akan memegang kekuasaan dalam waktu dekat. Hal ini jelas (menarik) bagi HT untuk mengirim delegasi untuk bertemu dengan Ayatollah Khomeini di Paris pada malam Revolusi Iran, meminta pemimpin spiritual Iran untuk menjadi khalifah dengan syarat bahwa ia setuju dengan usulan konsep kekhalifahan ala HT. Lobi ini berakhir dengan kegagalan karena Khomeini tidak menanggapi ini, yang kemungkinan besar karena pemahaman yang berbeda dalam konsep kepemimpinan Islam antara dia dan HT.” (Fahlesa Munabari, Dosen Universitas Budi Luhur, Jakarta)

Berangkat dari paper yang ditulis Munabari [1], saya melakukan penelusuran lebih lanjut. Hal ini tentu saja menarik untuk dipelajari, mengingat saat ini, HT masif mengkampanyekan sentimen anti-Syiah, terutama setelah pemberontakan meletus di Suriah pada Maret 2011. Perhatikan kutuipan pernyataan HT berikut ini:

Kaum Muslim di Suriah sudah lama hidup dalam penindasan dan penderitaan di bawah rezim Kufur Assad, pengikut Syiah Nushairiyyah (Alawiyyah) yang menjadikan Sayyidina ‘Ali sebagai tuhan mereka. Sekte sesat ini telah menghalalkan zina dan kehormatan wanita, serta darah kaum Muslim...” [2] 

Kini di mata HT, Syiah adalah kelompok sesat. Selain itu, HT juga merilis berita yang mendeskreditkan Hizbullah dengan menyebut bahwa muqawwama ini telah kehilangan niat baiknya di seluruh dunia Arab.

Jika Syiah adalah kelompok sesat, lalu mengapa dulu HT malah menawarkan kekhalifahan kepada Ayatollah Khomeini? Mahan Abedin, peneliti dari Institute for Defence Studies and Analysis yang berbasis di New Delhi, berhasil mewawancarai Dr. Mohammed Jaber [3], yang menjabat sebagai Kepala Komite Eksekutid HT di Lebanon sejak tahun 2006. Dari petikan wawancara berikut ini, terlihat bahwa Jaber sangat menghormati Ayatollah Khomeini, bahkan menyebutnya His Eminence (Yang Mulia).

Mahan Abedin: Saya mendengar bahwa Anda bertemu almarhum Ayatollah Khomeini di Paris pada akhir tahun 1978, beberapa bulan sebelum kemenangan revolusi Islam. Apa penilaian Anda terhadap almarhum Ayatollah Khomeini, dan apa penilaian Anda terhadap revolusi Islam di Iran?

Mohammed Jaber: Ketika saya bertemu Imam Khomeini pada tahun 1978, delegasi HT menyampaikan surat kepada Imam. Kami bertanya kepada Yang Mulia apakah gerakannya bertujuan mencipatakan negara Islam global? Kami juga bertanya barangkali mereka telah menyiapkan kosntitusi? Kami terkesan pada Imam yang mementingkan merancang sebuah konstittusi yang tepat untuk negara Islam. Kami katakan padanya dengan tegas bahwa HT siap untuk membantu Iran mewujudlan negara Islam, meskipun Iran didominasi oleh Syiah 12 Imam. Tetapi kami mengajukan satu syarat. Negara ini harus menjadi milik semua kaum Muslimin, bukan menjadi negara nasional Iran.

Mahan Abedin: Kapan pertemuan ini dilangsungkan, berapa banyak orang dalam delegasi HT dan siapa saja mereka?

Mohammed Jaber: Kami bertemu Imam dalam tiga kali kesempatan. Pertemuan pertama terjadi pada bulan Oktober 1978, yang kedua pada Desember 1978, dan ketiga pada awal Februari 1979, tepat sebelum Imam kembali ke Iran. Delegasi terdiri dari tiga orang,saya  sendiri, kepala HT di Eropa pada saat itu dan asistennya.

Mahan Abedin: Apa tanggapan Ayatollah Khomeini terhadap tawaran Anda?”

Mohammed Jaber: Imam Khomeini lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan ketika berbicara, Imam membahasnya secara universal. Ia enggan menjelaskannya secara detail.

Mahan Abedin: Berdasarkan pengalaman dekade pertama revolusi Islam (1979-1989), dalam pandangan Anda, apakah Imam Khomeini pemenang  sejati dari  politik pan-Islam?

Mohammed Jaber:  Tidak diragukan lagi Imam Khomeini adalah seorang pemimpin besar Islam dan tulus. Dia memiliki dampak global di bidang politik dan yuridis. Imam juga mengubah arah dan beberapa konsep yang mendasari hubungan internasional, khususnya di wilayah kami. Namun, dengan definisi negara Islam yang ketat, negara yang ia pimpin tidak bisa disebut sebagai negara Islam, melainkan hanya sebagai negara Islam dengan jenis tertentu – bukan negara Islam dalam komunitas global.

Rujukan: