Oleh: Fuad Thahir
Pendahuluan"State Sponsors of Terrorism" atau dalam bahasa kita "Negara Sponsor Terorisme" adalah gelar yang diberikan oleh Deplu AS bagi negara-negara yang telah "berulang kali memberikan dukungan untuk aksi terorisme internasional." Masuknya suatu negara ke dalam daftar ini memiliki konsekuensi negara tersebut akan mendapatkan berbagai sanksi yang ketat.[1]
Daftar
negara-negara yang tergolong ke dalam "Negara Sponsor Terorisme" ini
pertama diberlakukan pada tanggal 29 Desember 1979, dengan Libya
menduduki daftar pertama, lalu disusul Irak, kemudian Yaman Selatan, dan
Suriah. Kuba telah ditambahkan ke dalam daftar pada tanggal 1 Maret
1982; dan Iran ditambahkan pada tanggal 19 Januari 1984.
Begitu sebuah negara telah masuk ke dalam daftar, maka negara tersebut akan terus menjadi Negara Sponsor Terorisme sampai penunjukan tersebut akan dicabut sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku. Berbagai macam sanksi yang diberlakukan bagi negara-negara yang termasuk ke dalam daftar tersebut di antaranya adalah[2]:
Iran
Iran dimasukan ke dalam daftar "State Sponsors of Terrorism" pada tanggal 19 Januari 1984. Menurut Laporan tentang Terorisme 2010 (Country Reports on Terrorism 2010) [3]: 18 Agustus, 2011, disebutkan bahwa:
"Ringkasan: Iran tetap menjadi negara sponsor terorisme paling aktif pada tahun 2010. Keuangan, materi, dan dukungan logistik Iran untuk kelompok teroris dan militan di seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah memiliki dampak langsung pada upaya internasional untuk mempromosikan perdamaian, mengancam stabilitas ekonomi di Teluk, dan menggerogoti pertumbuhan demokrasi.
Pada tahun 2010, Iran terus menjadi pendukung utama kelompok-kelompok yang sangat menentang proses perdamaian Timur Tengah. Militan Al-Qods, organisasi paramiliter cabang operasi eksternal dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), adalah mekanisme utama rezim Iran untuk mendukung teroris luar negeri. Iran menyediakan senjata, pelatihan, dan dana untuk Hamas dan kelompok teroris Palestina lainnya, termasuk Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum (PFLP-GC). Sejak konflik Israel-Hizbullah akhir tahun 2006, Iran telah membantu Hizbullah dalam persenjataan, dalam pelanggaran langsung terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Iran telah memberikan ratusan juta dolar dalam mendukung Hizbullah di Lebanon dan telah melatih ribuan pejuang Hizbullah di kamp-kamp di Iran.
Militan Al-Quds Iran memberikan pelatihan kepada Taliban di Afghanistan pada unit taktis kecil, senjata ringan, bahan peledak, dan senjata api tidak langsung, seperti mortir, artileri, dan roket. Setidaknya sejak 2006, Iran telah mengatur pengiriman senjata untuk anggota Taliban terpilih, termasuk senjata kecil dan amunisi yang terkait, granat berpeluncur roket, mortir, roket 107mm, dan bahan peledak plastik. Iran telah mengirimkan sejumlah besar senjata ke Kandahar, Afghanistan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu.
Meskipun janjinya untuk mendukung stabilisasi Irak, pemerintah Iran terus memberikan dukungan mematikan, termasuk senjata, pelatihan, pendanaan, dan bimbingan, kelompok militan Syiah Irak yang menargetkan pasukan AS dan Irak. Angkatan Al-Qods terus memasok militan Irak dengan roket canggih yang diproduksi Iran, senapan sniper, senjata otomatis, dan mortir yang menewaskan Koalisi dan Tentara, serta warga sipil Irak. Iran bertanggung jawab atas peningkatan beberapa serangan mematikan terhadap pasukan AS dengan menyediakan militan kemampuan untuk merakit bahan peledak yang dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja. Militan Al-Qods, bekerjasama dengan Hizbullah dari Lebanon, memberikan pelatihan di luar Irak serta penasihat di Irak bagi gerilyawan Syiah dalam pembangunan dan penggunaan teknologi bom rakitan dan persenjataan canggih lainnya."
Suriah
Suriah telah ditambahkan ke daftar pada 29 Desember 1979. Menurut Laporan tentang Terorisme 2010 (Country Reports on Terrorism 2010): Agustus 18, 2011: [3]
"Ringkasan: Terdaftar sejak tahun 1979 sebagai Negara Sponsor Terorisme, Suriah pada tahun 2010 melanjutkan dukungan politik terhadap berbagai kelompok teroris yang mempengaruhi stabilitas wilayah dan sekitarnya. Suriah memberikan dukungan politik dan senjata untuk Hizbullah di Lebanon dan memungkinkan Iran untuk memasok organisasi teroris dengan senjata. Kepemimpinan eksternal Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum (PFLP-GC), di antaranya, yang berbasis di Damaskus dan dioperasikan di perbatasan Suriah. Pernyataan-pernyataan yang mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Hamas dan Hizbullah kerap kali diungkapkan dalam pidato pemerintah dan laporan pers.
Presiden Bashar al-Asad terus mengekspresikan dukungan publik bagi kelompok-kelompok teroris Palestina sebagai unsur perlawanan terhadap Israel. Damaskus telah mengizinkan individu yang diasingkan mendapat perlindungan di Suriah dan Politbiro Hamas, Khalid Meshaal kepala dan wakilnya terus berada di Suriah, sementara pemerintah Suriah memberikan pengawalan bagi Meshaal dan kader-kadernya. Meskipun pemerintah Suriah terkadang mengaku menggunakan pengaruhnya untuk menahan retorika dan kegiatan kelompok Palestina, Meshaal bebas berkeliling Damaskus dan pemerintah Suriah mengizinkan Meshaal menggunakan Departemen Informasi Suriah sebagai tempat konferensi pers. Laporan open source menunjukkan bahwa Hamas menggunakan tanah Suriah sebagai tempat pelatihan bagi para pejuang militan.
Sebagai tambahan, para teroris yang menyebut Damaskus sebagai rumah mereka, pada tahun 2010, beberapa anggota partai Baath Irak berkumpul di ibukota Suriah dan beberapa dari mereka menyerukan kekerasan terhadap pemerintah Irak, sasaran sipil Irak, dan pasukan Amerika dan koalisi di Irak. Televisi Al-Rai, sebuah stasiun televisi milik Mishaan al-Jaburi dari partai Baath Irak yang disiarkan dari lokasi pinggiran kota Damaskus, menyampaikan pesan kekerasan dalam mendukung terorisme di Irak sepanjang tahun.
Insiden Teroris 2010: Pemerintah Suriah menekankan keberhasilannya dalam mencapai keamanan dan stabilitas dalam perbatasannya, dan serangan teroris di tanah Suriah tetap langka. Namun, serangkaian insiden selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kekhawatiran bahwa kelompok militan bisa menyerang sasaran-sasaran Suriah dan telah menyebabkan pihak berwenang untuk memperkuat upaya mereka untuk mencegah serangan. Terutama setelah pemboman tanggal 27 September, 2009 di dekat instalasi keamanan Suriah yang menewaskan 17 orang, rezim Suriah telah mencoba menggambarkan Suriah sebagai korban terorisme daripada pendukung. Pada bulan Juli 2010, badan keamanan Suriah melakukan operasi serangkaian serangan yang menjaring beberapa orang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dituduh merencanakan dan melaksanakan serangan teroris di Turki.
Kerjasama Regional dan Internasional: Suriah melanjutkan kemitraan yang kuat dengan sesama negara sponsor terorisme Iran pada tahun 2010. Sepanjang tahun ini, pejabat tinggi kedua negara tersebut seringkali saling berkunjung. Presiden Iran Ahmedinejad mengunjungi Damaskus pada bulan Februari dan September dan Presiden Assad mengunjungi Teheran pada bulan Oktober. Penasihat Keamanan Nasional Iran, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Intelijen semua mengunjungi Damaskus dalam tahun lalu (2009). Suriah juga memungkinkan pemimpin Hamas dan kelompok Palestina lainnya bermukim di Suriah untuk mengunjungi Teheran. Assad terus menjadi pembela gigih kebijakan Iran, termasuk ambisi nuklir Iran.
Suriah memiliki beragam catatan mengenai Irak. Suriah meningkatkan kegiatan pemantauan perbatasan, melembagakan praktek pengawasan ketat pada laki-laki Arab usia militer yang memasuki perbatasannya, dan menyatakan keinginan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan Irak. Kegiatan ini akan memberikan kontribusi terhadap penurunan pejuang asing di Irak. Pada saat yang sama, bagaimana pun, Suriah tetap menjadi penghubung utama bagi para pejuang asing yang menuju ke Irak dan tempat yang aman untuk partai Baath Irak menyatakan dukungan untuk serangan teroris terhadap kepentingan pemerintah Irak dan pasukan koalisi.
Serangan terhadap dan pasukan koalisi keamanan Irak dan warga Irak terus memiliki efek destabilisasi pada keamanan internal Irak. Sementara Suriah dan Irak mengembalikan duta besar mereka masing-masing ke Baghdad dan Damaskus, pada musim gugur tahun 2010, kerjasama keamanan Suriah dan Irak sebagian besar tidak aktif sejak Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki pada bulan Agustus 2009 menuduh partai Baath yang dilindungi oleh Suriah mengobarkan terorisme di Irak .
Legislasi / Penegakan Hukum: Suriah memiliki undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan kontraterorisme dan pendanaan terorisme / pencucian uang, tetapi sebagian besar instrumen hukum tersebut digunakan terhadap kelompok-kelompok hanya dianggap sebagai ancaman bagi rezim atau negara. Penentang rezim, termasuk aktivis Islam dan separatis Kurdi, sering dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme. Selanjutnya, hukum-hukum tersebut tidak ditegakkan terhadap Hamas, Hizbullah, atau berbagai kelompok Faksi Pejuang Palestina yang berbasis di Damaskus.
Penutup
Selain Iran dan Suriah, negara seperti Sudan, Yaman Selatan dan Kuba termasuk ke dalam daftar, tapi sengaja tidak diulas disini, karena fokus disini hanya Iran dan Suriah. Sedangkan Korea Utara Dimasukkan ke dalam daftar tersebut pada tahun 1988.
Dan ada juga beberapa negara yg cukup "kooperatif", sehingga dihapuskan dari daftar hitam tersebut, contohnya Libya, dihapus dari daftar pada tahun 2006, Iraq pada tahun 2004, Yaman Selatan pada tahun 1990, dan Korut pada tahun 2009. Sedangkan status negara-negara lainnya masih tetap seperti sebelumnya.
Pertanyaannya, mengapa negara-negara seperti KSA / Saudi, Qatar, Kuwait, Turki, Mesir, Jordan dan negara-negara Teluk lainnya aman-aman saja dan tidak masuk ke dalam daftar ini?
Dan mengapa mereka, para "teroris" atau "mujahidin" yang berbendera "Islam" malah menghajar negara-negara yang justru masuk dalam daftar hitam ini, mengapa mereka menggoyang negara-negara musuh AS..?
Catatan Kaki:
[1] http://www.law.cornell.edu/uscode/22
[2] http://www.state.gov/s/ct/c14151.htm
[3] http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195547.htm
Begitu sebuah negara telah masuk ke dalam daftar, maka negara tersebut akan terus menjadi Negara Sponsor Terorisme sampai penunjukan tersebut akan dicabut sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku. Berbagai macam sanksi yang diberlakukan bagi negara-negara yang termasuk ke dalam daftar tersebut di antaranya adalah[2]:
- Larangan ekspor dan penjualan senjata.
- Kontrol atas ekspor barang, membutuhkan 30 hari pemberitahuan Kongres untuk barang atau jasa yang secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan militer daftar negara teroris atau kemampuan untuk mendukung terorisme.
- Larangan-larangan terhadap bantuan ekonomi.
- Dikenakan sanksi ekonomi dan pembatasan-pembatasan lainnya.
Iran
Iran dimasukan ke dalam daftar "State Sponsors of Terrorism" pada tanggal 19 Januari 1984. Menurut Laporan tentang Terorisme 2010 (Country Reports on Terrorism 2010) [3]: 18 Agustus, 2011, disebutkan bahwa:
"Ringkasan: Iran tetap menjadi negara sponsor terorisme paling aktif pada tahun 2010. Keuangan, materi, dan dukungan logistik Iran untuk kelompok teroris dan militan di seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah memiliki dampak langsung pada upaya internasional untuk mempromosikan perdamaian, mengancam stabilitas ekonomi di Teluk, dan menggerogoti pertumbuhan demokrasi.
Pada tahun 2010, Iran terus menjadi pendukung utama kelompok-kelompok yang sangat menentang proses perdamaian Timur Tengah. Militan Al-Qods, organisasi paramiliter cabang operasi eksternal dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), adalah mekanisme utama rezim Iran untuk mendukung teroris luar negeri. Iran menyediakan senjata, pelatihan, dan dana untuk Hamas dan kelompok teroris Palestina lainnya, termasuk Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum (PFLP-GC). Sejak konflik Israel-Hizbullah akhir tahun 2006, Iran telah membantu Hizbullah dalam persenjataan, dalam pelanggaran langsung terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Iran telah memberikan ratusan juta dolar dalam mendukung Hizbullah di Lebanon dan telah melatih ribuan pejuang Hizbullah di kamp-kamp di Iran.
Militan Al-Quds Iran memberikan pelatihan kepada Taliban di Afghanistan pada unit taktis kecil, senjata ringan, bahan peledak, dan senjata api tidak langsung, seperti mortir, artileri, dan roket. Setidaknya sejak 2006, Iran telah mengatur pengiriman senjata untuk anggota Taliban terpilih, termasuk senjata kecil dan amunisi yang terkait, granat berpeluncur roket, mortir, roket 107mm, dan bahan peledak plastik. Iran telah mengirimkan sejumlah besar senjata ke Kandahar, Afghanistan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu.
Meskipun janjinya untuk mendukung stabilisasi Irak, pemerintah Iran terus memberikan dukungan mematikan, termasuk senjata, pelatihan, pendanaan, dan bimbingan, kelompok militan Syiah Irak yang menargetkan pasukan AS dan Irak. Angkatan Al-Qods terus memasok militan Irak dengan roket canggih yang diproduksi Iran, senapan sniper, senjata otomatis, dan mortir yang menewaskan Koalisi dan Tentara, serta warga sipil Irak. Iran bertanggung jawab atas peningkatan beberapa serangan mematikan terhadap pasukan AS dengan menyediakan militan kemampuan untuk merakit bahan peledak yang dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja. Militan Al-Qods, bekerjasama dengan Hizbullah dari Lebanon, memberikan pelatihan di luar Irak serta penasihat di Irak bagi gerilyawan Syiah dalam pembangunan dan penggunaan teknologi bom rakitan dan persenjataan canggih lainnya."
Suriah
Suriah telah ditambahkan ke daftar pada 29 Desember 1979. Menurut Laporan tentang Terorisme 2010 (Country Reports on Terrorism 2010): Agustus 18, 2011: [3]
"Ringkasan: Terdaftar sejak tahun 1979 sebagai Negara Sponsor Terorisme, Suriah pada tahun 2010 melanjutkan dukungan politik terhadap berbagai kelompok teroris yang mempengaruhi stabilitas wilayah dan sekitarnya. Suriah memberikan dukungan politik dan senjata untuk Hizbullah di Lebanon dan memungkinkan Iran untuk memasok organisasi teroris dengan senjata. Kepemimpinan eksternal Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PLFP), dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum (PFLP-GC), di antaranya, yang berbasis di Damaskus dan dioperasikan di perbatasan Suriah. Pernyataan-pernyataan yang mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Hamas dan Hizbullah kerap kali diungkapkan dalam pidato pemerintah dan laporan pers.
Presiden Bashar al-Asad terus mengekspresikan dukungan publik bagi kelompok-kelompok teroris Palestina sebagai unsur perlawanan terhadap Israel. Damaskus telah mengizinkan individu yang diasingkan mendapat perlindungan di Suriah dan Politbiro Hamas, Khalid Meshaal kepala dan wakilnya terus berada di Suriah, sementara pemerintah Suriah memberikan pengawalan bagi Meshaal dan kader-kadernya. Meskipun pemerintah Suriah terkadang mengaku menggunakan pengaruhnya untuk menahan retorika dan kegiatan kelompok Palestina, Meshaal bebas berkeliling Damaskus dan pemerintah Suriah mengizinkan Meshaal menggunakan Departemen Informasi Suriah sebagai tempat konferensi pers. Laporan open source menunjukkan bahwa Hamas menggunakan tanah Suriah sebagai tempat pelatihan bagi para pejuang militan.
Sebagai tambahan, para teroris yang menyebut Damaskus sebagai rumah mereka, pada tahun 2010, beberapa anggota partai Baath Irak berkumpul di ibukota Suriah dan beberapa dari mereka menyerukan kekerasan terhadap pemerintah Irak, sasaran sipil Irak, dan pasukan Amerika dan koalisi di Irak. Televisi Al-Rai, sebuah stasiun televisi milik Mishaan al-Jaburi dari partai Baath Irak yang disiarkan dari lokasi pinggiran kota Damaskus, menyampaikan pesan kekerasan dalam mendukung terorisme di Irak sepanjang tahun.
Insiden Teroris 2010: Pemerintah Suriah menekankan keberhasilannya dalam mencapai keamanan dan stabilitas dalam perbatasannya, dan serangan teroris di tanah Suriah tetap langka. Namun, serangkaian insiden selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kekhawatiran bahwa kelompok militan bisa menyerang sasaran-sasaran Suriah dan telah menyebabkan pihak berwenang untuk memperkuat upaya mereka untuk mencegah serangan. Terutama setelah pemboman tanggal 27 September, 2009 di dekat instalasi keamanan Suriah yang menewaskan 17 orang, rezim Suriah telah mencoba menggambarkan Suriah sebagai korban terorisme daripada pendukung. Pada bulan Juli 2010, badan keamanan Suriah melakukan operasi serangkaian serangan yang menjaring beberapa orang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dituduh merencanakan dan melaksanakan serangan teroris di Turki.
Kerjasama Regional dan Internasional: Suriah melanjutkan kemitraan yang kuat dengan sesama negara sponsor terorisme Iran pada tahun 2010. Sepanjang tahun ini, pejabat tinggi kedua negara tersebut seringkali saling berkunjung. Presiden Iran Ahmedinejad mengunjungi Damaskus pada bulan Februari dan September dan Presiden Assad mengunjungi Teheran pada bulan Oktober. Penasihat Keamanan Nasional Iran, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Intelijen semua mengunjungi Damaskus dalam tahun lalu (2009). Suriah juga memungkinkan pemimpin Hamas dan kelompok Palestina lainnya bermukim di Suriah untuk mengunjungi Teheran. Assad terus menjadi pembela gigih kebijakan Iran, termasuk ambisi nuklir Iran.
Suriah memiliki beragam catatan mengenai Irak. Suriah meningkatkan kegiatan pemantauan perbatasan, melembagakan praktek pengawasan ketat pada laki-laki Arab usia militer yang memasuki perbatasannya, dan menyatakan keinginan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan Irak. Kegiatan ini akan memberikan kontribusi terhadap penurunan pejuang asing di Irak. Pada saat yang sama, bagaimana pun, Suriah tetap menjadi penghubung utama bagi para pejuang asing yang menuju ke Irak dan tempat yang aman untuk partai Baath Irak menyatakan dukungan untuk serangan teroris terhadap kepentingan pemerintah Irak dan pasukan koalisi.
Serangan terhadap dan pasukan koalisi keamanan Irak dan warga Irak terus memiliki efek destabilisasi pada keamanan internal Irak. Sementara Suriah dan Irak mengembalikan duta besar mereka masing-masing ke Baghdad dan Damaskus, pada musim gugur tahun 2010, kerjasama keamanan Suriah dan Irak sebagian besar tidak aktif sejak Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki pada bulan Agustus 2009 menuduh partai Baath yang dilindungi oleh Suriah mengobarkan terorisme di Irak .
Legislasi / Penegakan Hukum: Suriah memiliki undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan kontraterorisme dan pendanaan terorisme / pencucian uang, tetapi sebagian besar instrumen hukum tersebut digunakan terhadap kelompok-kelompok hanya dianggap sebagai ancaman bagi rezim atau negara. Penentang rezim, termasuk aktivis Islam dan separatis Kurdi, sering dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme. Selanjutnya, hukum-hukum tersebut tidak ditegakkan terhadap Hamas, Hizbullah, atau berbagai kelompok Faksi Pejuang Palestina yang berbasis di Damaskus.
Penutup
Selain Iran dan Suriah, negara seperti Sudan, Yaman Selatan dan Kuba termasuk ke dalam daftar, tapi sengaja tidak diulas disini, karena fokus disini hanya Iran dan Suriah. Sedangkan Korea Utara Dimasukkan ke dalam daftar tersebut pada tahun 1988.
Dan ada juga beberapa negara yg cukup "kooperatif", sehingga dihapuskan dari daftar hitam tersebut, contohnya Libya, dihapus dari daftar pada tahun 2006, Iraq pada tahun 2004, Yaman Selatan pada tahun 1990, dan Korut pada tahun 2009. Sedangkan status negara-negara lainnya masih tetap seperti sebelumnya.
Pertanyaannya, mengapa negara-negara seperti KSA / Saudi, Qatar, Kuwait, Turki, Mesir, Jordan dan negara-negara Teluk lainnya aman-aman saja dan tidak masuk ke dalam daftar ini?
Dan mengapa mereka, para "teroris" atau "mujahidin" yang berbendera "Islam" malah menghajar negara-negara yang justru masuk dalam daftar hitam ini, mengapa mereka menggoyang negara-negara musuh AS..?
[1] http://www.law.cornell.edu/uscode/22
[2] http://www.state.gov/s/ct/c14151.htm
[3] http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195547.htm
0 comments:
Post a Comment